Bukan Pangkalan, Agen, maupun Pertamina yang Bikin Elpiji Subsidi Langka, Jangan Salahkan Kami!


Berbondong-bondong warga sekitar mendatangi pangkalan Elpiji subsidi yang keluarga saya kelola. Ada yang bawa satu tabung, ada yang membawa dua tabung, ada pula yang nggak membawa tabung, hanya bertanya saja, apakah stok bantuan pemerintah itu masih tersedia atau sudah habis.



Gambar: Steve Buissinne / Pixabay


Di waktu-waktu tertentu, misalnya saat musim kemarau seperti sekarang ini, tabung elpiji yang disalurkan agen Pertamina kepada kami sebagai pangkalan selalu ludes dalam waktu singkat. Satu dua hari pasca jadwal penurunan Elpiji subsidi dari agen sih, kami masih bisa memenuhi kebutuhan warga sekitar. Namun, setelahnya ludes.


Saat kami kehabisan stok, para warga yang berdatangan, baik yang membawa tabung kosong maupun yang hanya bertanya saja, menyalahkan beberapa pihak terkait kelangkaan barang subsidi ini. Tuduhan-demi tuduhan kami terima, baik yang menyasar kami sebagai pangkalan, agen yang melakukan pengedropan kepada kami, maupun kepada Pertamina selaku induk perusahaan.


Tuduhan warga terkait kelangkaan elpiji


Kami pernah mendapatkan tuduhan bahwa kami melakukan penimbunan elpiji bersubsidi. Begini, saya tanya terlebih dahulu, buat apa kami menimbun elpiji? Laba yang kami dapatkan adalah selisih dari harga yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi dengan harga yang ditarif oleh Pertamina melalui agen via m-banking. Kalau kami timbun, nggak jadi untung dong?


Saya juga pernah mendengar celotehan warga yang menuduh bahwa agen lah yang menjadi penyebabnya. Warga itu bertanya, "Apa kuotanya dikurangi dari agen, Mas?" Saya jawab dengan data bahwa nggak pernah ada penurunan kuota, selain sebagai sanksi karena pangkalan nggak bisa memenuhi target penjualan. Jadi, agen sebenarnya juga nggak salah pada kasus kelangkaan elpiji.


Jawaban saya itu malah ditimpali dengan tuduhan lanjutan yang menyasar Pertamina sebagai induk perusahaan. "Kalau begitu, berarti kuota elpiji subsidi dari Pertamina itu kurang dan perlu ditambah lagi ya?" Bagi masyarakat awam, memang terlihat sangat masuk akal. Tapi, menurut saya, Pertamina juga nggak bisa serta-merta disalahkan atas kelangkaan ini.

Lalu, siapa yang salah?


Menurut saya, yang salah dalam kasus kelangkaan elpiji bersubsidi ya pemakainya sendiri. Kelangkaan ini terjadi imbas dari permintaan yang meninggi. Kalau pengguna tabung melon menuntut untuk ditambah kuota, apa ya nggak kasihan sama keuangan negara? Seharusnya kelangkaan ini disikapi dengan lebih berhemat selagi stok masih banyak, bukan malah menyalahkan sana sini.


Pelanggaran-pelanggaran pelanggan seringkali juga saya temui. Misalnya penggunaan elpiji sebagai bahan bakar pompa untuk mengairi sawah. Aturan menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan pengairan sawah dengan bahan bakar elpiji subsidi hanya petani dengan sawah maksimal setengah hektare, alias 5000 meter persegi.


Mengacu pada peraturan tersebut seharusnya hanya sawah yang luasnya maksimal dua pertiga lapangan bola saja yang boleh menggunakan produk ini. Namun, saat-saat kemarau seperti sekarang ini, saya mendapati banyak sekali sawah di pinggir jalan yang masih menggunakan pompa bertenaga elpiji subsidi sebagai pengairan sawah.

 

Padahal luasnya lebih besar dari pada lapangan sepak bola. Itu baru yang di situ, sawahnya yang lain harus dihitung juga dong. Wajar dong kalau tabung melon sekarang ini langka? Itu baru satu pelanggaran loh yang saya bahas, masih ada pelanggaran lainnya oleh pemakai yang turut menambah langka barang subsidi ini.


Siapa sih yang boleh menggunakan elpiji subsidi?


Kalau melihat dari desain tabung melon, di situ tertulis bahwa peruntukan elpiji bersubsidi tersebut adalah untuk kalangan masyarakat miskin. Tulisan tersebut tercetak jelas menggunakan cat warna putih dengan latar belakang tabung berwarna hijau.


Kalau dijabarkan lagi, siapa yang pantas untuk menerima elpiji bersubsidi ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg.


Dua peraturan itu mengatur bahwa yang diperbolehkan untuk menggunakan elpiji subsidi adalah masyarakat prasejahtera, UMKM, petani sasaran dengan lahan maksimal setengah hektare, dan nelayan sasaran dengan spesifikasi kapal tertentu.


Kriteria masyarakat miskin


Untuk lebih dalam mengetahui siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin agar bisa menerima elpiji subsidi ini, saya perlu paparkan kriteria masyarakat miskin. Ada dua kriteria dari satu sumber, Badan Pusat Statistik (BPS). Pertama, kalau dilihat dari angka garis kemiskinan, kedua dilihat dari kriteria penerima bantuan sosial.


Laporan dari BPS, mengenai angka garis kemiskinan, per September 2022 lalu ada di kisaran Rp 535.357 per kapita dengan rata-rata anggota keluarga rumah tangga miskin berjumlah 4,34 orang. Artinya, rumah tangga dengan penghasilan di bawah Rp 2.324.274 dikategorikan sebagai masyarakat miskin, alias dibawah garis kemiskinan. Padahal, beberapa daerah mempunyai aturan UMR dibawah angka tersebut.


Mengenai kriteria masyarakat miskin yang lain, BPS juga menjelaskan bahwa ada 14 indikator yang menjadi kunci penetapannya. Intikator-indikator itu antara lain:

  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.

  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan.

  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, atau kayu berkualias rendah, atau tembok tanpa diplester.

  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga yang lain.

  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

  6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan.

  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah.

  8. Hanya mengonsumsi daging atau susu atau ayam dalam satu kali seminggu.

  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas.

  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu per bulan.

  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.

  14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500 ribu. Contohnya motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, dan lainnya.


Paling nggak, kalau suatu keluarga memenuhi minimal 9 dari 14 kondisi tersebut, maka keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kriteria yang pertama mengulas secara sederhana, yakni dengan hanya menentukan berdasarkan pendapatan keluarga per kapita, sedangkan kriteria kedua lebih kompleks lagi.


Kamu-kamu yang memakai tabung melon untuk masak dan protes saat langka, masuk kriteria-kriteria tersebut nggak?


Penulis : Muhammad Arif Prayoga


Tags: Kelangkaan LPG, Agen, Pangkalan, Pertamina, Tuduhan

Posting Komentar

0 Komentar